Sejarah Pers Pada Masa Reformasi



Pers nasional kembali menikmati kebebasannya sejak masa reformasi tahun 1998. 

Pemerintah pada masa reformasi sangat mempermudah izin penerbitan pers. 

Akibatnya, pada awal reformasi banyak sekali penerbitan pers baru bermunculan. 

Bisa dikatakan pada awal reformasi kemunculan pers ibarat jamur di musim hujan. 

Hal demikian sejalan dengan alam reformasi, keterbukaan, dan demokrasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia.


pers



Baca Juga :     


Pada masa inilah marak bermunculan apa yang disebut jurnalisme online. 

Jurnalisme ini mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh jurnalisme media cetak dan media penyiaran. 

Kelebihannya adalah setiap individu memiliki peluang untuk memperoleh informasi dari sumber yang sangat luas. 

Kedua, jurnalisme online bisa menyiarkan informasi dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang sangat pendek. 

Yang ketiga adalah bisa menggabungkan tulisan, gambar, dan suara dalam satu kemasan.

Selain kelebiahan jurnalisme online juga memliki kekurangan. Ia kurang memiliki kredibilitas, sehingga apa yang sudah orang lihat di internet belum tentu tepat. 

Maka orang akan mencari-cari lagi dari sumber yang kredibilitasnya tinggi, salah satunya lewat pemberitaan media cetak dan media penyiaran.

Sejauh ini, keberadaaan jurnalisme media cetak dan jurnalisme online masih saling melengkapi. 

Sebetulnya media surat kabar berada pada posisi yang kuat untuk membangun masa depan berdasarkan posisi unik mereka di masa lalu yang cukup kuat dan telah mengakar di masyarakat luas. 

Kehadiran berbagai media online diyakini hanya akan meredefinisikan media cetak konvensional. 

Jurnalisme online yang sekarang sudah ada di Indonesia belum bisa dikatakan mengancam keberadaan media cetak secara besar

Era reformasi ditandai dengan terbukanya keran kebebasan informasi. 

Di dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP. 

Sebelum tahun 1998, proses untuk memperoleh SIUPP melibatkan 16 tahap. 

Dengan instalasi kabinet B.J. Habibie, proses tersebut dikurangi menjadi tiga tahap saja. 

Terlebih pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Departemen Penerangan yang menjadi momok bagi dunia pers dengan SIUPPnya dibubarkan. 

Hal ini membawa pengaruh sangat besar bagi perkembangan dunia pers di Indonesia.

Dengan longgarnya proses mendapatkan SIUPP, hampir 1.000 SIUPP baru telah disetujui bulan Juni 1998 sampai Desember 2000. 

Angka tersebut tidak termasuk sekitar 250 SIUPP yang telah diterbitkan sebelum reformasi dan setelah tahun 2000. 

Sebagian besar penerbitan tersebut merupakan tabloid mingguan yang berorientasi politik. 

Penerbitan tersebut dimiliki dan didukung oleh konglomerat media, misalnya Bangkit (Kompas-Gramedia Group) dan Oposisi (Jawa Pos Group). 


Pada masa reformasi, keluarlah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: 
1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi, 

2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan, 

3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, 

4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, 

5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

UU RI No. 40 Tahun 1999, antara lain juga menjamin kebebasan pers serta mengakui dan menjamin hak memperoleh informasi dan kemerdekaan mengungkapkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani sebagai hak manusia yang paling hakiki. 

Pasal 2 menyebutkan, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. 

UU ini juga memberikan kebebasan kepada wartawan untuk memilih organisasi wartawan sekaligus menjamin keberadaan Dewan Pers.

Namun, dunia pers kembali mengalami kekhawatiran di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

UU Penyiaran tersebut dirasakan banyak pasal yang tidak demokratis sehingga dapat membelenggu dunia pers, terutama pada pers radio dan televisi.



Dari Berbagai Sumber

Artikel Terkait

No comments:

Post a Comment