Peranan APBN Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat



Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan Negara. Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya kebutuhan pangan, mendapatkan pendidikan dasar yang memadai, bebas dari buta huruf, serta selalu dalam keadaan sehat.

Sedangkan rakyat adalah seluruh orang yang berada pada suatu wilayah Negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut.
rakyat yang belum sejahtera
Kesejahteraan rakyat berarti kondisi suatu Negara dimana rakyatnya terpenuhi kebutuhan pangannya, mendapatkan pendidikan dasar yang memadai, bebas dari buta huruf, dan selalu dalam keadaan sehat.


Baca Juga :

Hal ini sesuai dengan point-point indikator kesejahteraan yang ada : 1) jumlah dan pemerataan pendapatan, 2) pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau, dan 3) kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Lalu bagaimana dengan Negara kita?. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat data BPJS yang terakhir diperbaharui.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi, 2015 – 2016

Provinsi
2015
2016
Februari
Agustus
Februari
Agustus
 Aceh
7.73
9.93
8.13
7.57
 Sumatera Utara
6.39
6.71
6.49
5.84
 Sumatera Barat
5.99
6.89
5.81
5.09
 Riau
6.72
7.83
5.94
7.43
 Jambi
2.73
4.34
4.66
4.00
 Sumatera Selatan
5.03
6.07
3.94
4.31
 Bengkulu
3.21
4.91
3.84
3.30
 Lampung
3.44
5.14
4.54
4.62
 Kepulauan Bangka Belitung
3.35
6.29
6.17
2.60
 Kepulauan Riau
9.05
6.20
9.03
7.69
 DKI Jakarta
8.36
7.23
5.77
6.12
 Jawa Barat
8.40
8.72
8.57
8.89
 Jawa Tengah
5.31
4.99
4.20
4.63
 DI Yogyakarta
4.07
4.07
2.81
2.72
 Jawa Timur
4.31
4.47
4.14
4.21
 Banten
8.58
9.55
7.95
8.92
 Bali
1.37
1.99
2.12
1.89
 Nusa Tenggara Barat
4.98
5.69
3.66
3.94
 Nusa Tengggara Timur
3.12
3.83
3.59
3.25
 Kalimantan Barat
4.78
5.15
4.58
4.23
 Kalimantan Tengah
3.14
4.54
3.67
4.82
 Kalimantan Selatan
4.83
4.92
3.63
5.45
 Kalimantan Timur
7.17
7.50
8.86
7.95
 Kalimantan Utara
5.79
5.68
3.92
5.23
 Sulawesi Utara
8.69
9.03
7.82
6.18
 Sulawesi Tengah
2.99
4.10
3.46
3.29
 Sulawesi Selatan
5.81
5.95
5.11
4.80
 Sulawesi Tenggara
3.62
5.55
3.78
2.72
 Gorontalo
3.06
4.65
3.88
2.76
 Sulawesi Barat
1.81
3.35
2.72
3.33
 Maluku
6.72
9.93
6.98
7.05
 Maluku Utara
5.56
6.05
3.43
4.01
 Papua Barat
4.61
8.08
5.73
7.46
 Papua
3.72
3.99
2.97
3.35
 Indonesia
5.81
6.18
5.50
5.61

rumus TPT


Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah
Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan

Provinsi
SD
SMP
SMU
SMK
Perguruan Tinggi
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
Aceh
3227
3358
1023
1176
497
582
127
165
120
118
Sumatera Utara
4725
4957
1912
2091
923
974
504
608
181
177
Sumatera Barat
987
1100
611
674
279
333
137
146
113
98
Riau
1602
1779
957
1096
425
497
163
205
63
65
Jambi
1326
1457
651
727
262
303
99
129
33
45
Sumatera Selatan
2875
2938
1143
1222
532
565
150
188
84
81
Bengkulu
1148
1180
403
445
134
156
66
77
24
29
Lampung
2350
2499
1242
1331
517
569
232
293
60
71
Kep. Bangka Belitung
356
375
169
181
68
69
37
39
14
16
Kep. Riau
331
390
202
224
90
104
45
53
20
32
Dki Jakarta
264
264
251
253
222
223
185
201
137
146
Jawa Barat
5891
5949
3632
3969
1618
1823
1078
1467
351
411
Jawa Tengah
8469
8461
3334
3469
1126
1195
883
1070
228
235
Di Yogyakarta
437
438
305
309
136
134
128
135
56
59
Jawa Timur
8442
8450
4259
4468
1873
2095
980
1181
353
381
Banten
1526
1543
1111
1182
546
597
302
386
118
126
Bali
709
709
302
309
139
139
104
112
42
44
Nusa Tenggara Barat
1073
1130
773
854
422
485
164
203
65
73
Nusa Tenggara Timur
2836
3129
1059
1391
289
428
147
217
55
58
Kalimantan Barat
1895
2028
864
1000
283
324
108
126
47
50
Kalimantan Tengah
1493
1540
602
721
190
225
78
104
15
21
Kalimantan Selatan
1856
1869
693
745
251
277
69
91
52
47
Kalimantan Timur
1204
970
577
498
246
223
117
143
49
46
Kalimantan Utara
-
299
-
133
-
49
-
24
-
9
Sulawesi Utara
1467
1537
635
670
212
218
121
147
58
62
Sulawesi Tengah
1718
1882
751
860
235
276
103
138
31
36
Sulawesi Selatan
2862
2929
1446
1655
623
699
238
280
164
148
Sulawesi Tenggara
1740
1837
715
814
285
332
84
123
67
40
Gorontalo
629
658
322
350
80
88
40
46
15
11
Sulawesi Barat
612
627
294
348
97
121
58
93
20
23
Maluku
901
1017
452
535
187
222
69
86
34
40
Maluku Utara
985
1092
440
514
175
221
72
102
17
20
Papua Barat
774
835
180
233
82
102
35
39
24
29
Papua
1640
1979
408
518
142
176
79
95
41
54
Indonesia
68350
71205
31718
34965
13186
14824
6802
8512
2751
2901



Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Provinsi (Desa)

Provinsi
Rumah Sakit
Rumah Sakit Bersalin
Poliklinik
Puskesmas
Puskesmas Pembantu
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
2011
2014
Aceh
53
64
60
50
155
210
322
353
863
981
Sumatera Utara
171
178
258
192
735
872
535
585
1757
1858
Sumatera Barat
45
48
111
63
85
98
250
274
623
691
Riau
45
59
99
76
215
265
201
229
798
913
Jambi
28
35
46
32
30
62
173
196
551
635
Sumatera Selatan
48
59
79
57
109
134
296
350
797
911
Bengkulu
16
18
11
8
25
30
180
177
403
444
Lampung
37
46
159
100
265
312
273
320
757
833
Kep. Bangka Belitung
13
16
21
60
24
33
58
62
154
163
Kep. Riau
22
25
36
21
38
64
68
77
187
224
Dki Jakarta
97
99
159
140
233
236
246
249
-
-
Jawa Barat
205
244
548
341
1355
1499
1029
1074
1523
1835
Jawa Tengah
231
247
786
428
820
1035
866
881
1805
1823
Di Yogyakarta
47
55
84
59
140
146
120
121
304
306
Jawa Timur
243
274
556
307
720
873
951
987
2211
2327
Banten
52
60
155
111
388
445
218
233
246
279
Bali
35
39
49
26
50
57
115
119
441
487
Nusa Tenggara Barat
17
22
13
11
32
55
151
165
509
532
Nusa Tenggara Timur
36
40
21
16
96
99
333
377
893
980
Kalimantan Barat
27
35
33
18
51
81
233
258
691
806
Kalimantan Tengah
17
17
14
7
38
74
178
200
864
993
Kalimantan Selatan
26
27
16
12
81
94
223
234
507
505
Kalimantan Timur
39
31
37
31
90
113
212
193
688
684
Kalimantan Utara
-
7
-
2
-
13
-
50
-
176
Sulawesi Utara
32
35
34
27
37
53
172
212
429
508
Sulawesi Tengah
20
20
14
10
24
34
171
182
631
676
Sulawesi Selatan
60
63
76
70
109
134
419
447
1207
1324
Sulawesi Tenggara
24
22
17
11
16
25
242
266
393
474
Gorontalo
10
12
4
1
8
9
83
96
187
224
Sulawesi Barat
8
8
1
1
2
12
83
93
200
239
Maluku
20
27
5
6
16
31
160
188
337
438
Maluku Utara
16
17
3
1
9
14
112
130
190
263
Papua Barat
13
14
6
2
29
30
124
144
298
434
Papua
30
43
12
10
74
154
273
386
606
983
Indonesia
1783
2006
3523
2307
6099
7396
9070
9908
22050
24949


Dari ketiga tabel di atas dapat diambil kesimpulan secara umum, Negara kita belum mencapai derajat sejahtera. Namun kabar baiknya, dari tahun ke tahun terjadi perubahan kearah yang lebih baik.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. Program-program ini tentunya dalam pelaksanaannya membutuhkan dana, disinilah akan terlihat peranan APBN.

Pengertian APBN menurut Pasal 23 UUD 1945 Ayat 1 “ Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

Dari kedua pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk menambah pemahaman Anda tentang APBN, Anda bisa menyimak elearning APBN di bawah ini

Apabila Anda perhatikan  point-point indikator kesejahteraan ini  : 1) jumlah dan pemerataan pendapatan, 2) pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau, dan 3) kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Maka Anda akan melihat titik fokusnya adalah Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu pada APBN 2017 dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, menetapkan anggaran kesehatan sebesar 5%  (104 triliun rupiah) dan untuk anggaran pendidikan sebesar 20% (406,1 triliun rupiah) dari belanja Negara.

Informasi mengenai APBN 2017 secara lengkap bisa Anda peroleh di  website Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Jadi peranan APBN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan menetapkan jumlah anggaran untuk membiayai program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peranan APBN ini merupakan implementasi dari fungsi-fungsi APBN itu sendiri. Fungsi APBN menurut UU No 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 antara lain : fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

1.     Fungsi otorisasi : anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2.     Fungsi perencanaan : anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

3.     Fungsi pengawasan : anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuanyang telah ditetapkan.

4.     Fungsi alokasi : anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosansumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5.     Fungsi distribusi : kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6.     Fungsi stabilisasi : anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 


Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam waktu singkat, perlu tahapan. Tahapan dilakukan melalui unit terkecil dahulu yaitu desa.

Program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan salah satunya adalah PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan desa adalah :
1.     Membangun sarana prasarana pendukung bagi desa-desa yang membutuhkan yang diperuntukkan untuk menciptakan lapangan kerja didesa, terutama bagi rumah tangga miskin.

2.     Dalam bidang pendidikan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tanggga miskin pedesaan melalui pelatihan bagi pemuda putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga untuk menciptakan daya saing dan lapangan pekerjaan.

3.     Dalam layanan kesehatan diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dengan meningkatkan derajat kesehatan rumah tangga miskin, melalui peningkatan peran serta masyarakat dan mendekatkan bidang pelayan kesehatan dasar yang murah, mudah dan terjangkau, serta dapat dikelola mandiri oleh masyarakat. Contohnya adalah pembangunan Polindes (Poli Klinik Desa) dan Posyandu (Pos Pelayanan Tepadu).

Tujuan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat akan tercapai apabila terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai masyarakat marilah kita berpartisipasi dengan cara :

1.     Membentuk forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program pembangunan di wilayah setempat.

2.     Memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, uang, atau bentuk pengorbanan lainnya ketika diperlukan.

3.     Memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan untuk mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan.

4.     Memanfaatkan dan menjaga hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya.



Referensi :
http://www.kompasiana.com/daunpagi/menjadi-sejahtera-tapi-apa-maknanya-itu_54ff35e5a33311004a50f93e
http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-rakyat.html
http://farisyunianto.blogspot.co.id/2012/05/indikator-kesejahteraan.html
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/28#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1
https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=44
https://ahmadsamantho.wordpress.com/2012/10/22/undang-undang-dasar-1945-setelah-amandemen-i-s-d-iv-dalam-satu-naskah/
http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-17-tahun-2003-tentang-keuangan-negara/UU-63-61-uu17_2003.htm
http://yasko-bantaeng.or.id/berita-upaya-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat-dengan-program-pnpm-mandiri-di-daerah-pedesaan.html
http://diklat2.jatengprov.go.id/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-ir-enny-karnawati-msi 
Foto : http://povertyinindonesia.blogspot.co.id/

Artikel Terkait

No comments:

Post a Comment